Oleh : Nurlina ( Praktisi pendidikan )
Kemiskinan yang terus mendera banyak negara, tak terkecuali negara kita tercinta ini. Yang harusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Tingkat kemiskinan di Propinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 5, 78 persen ditahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,33 persen. Dibandingkan dengan data penduduk miskin pada tahun 2023. Samarinda (ANTARA ).
Pemerintah baru Presiden Parbowo dan wapres Gibran pada tahun 2024 menargetkan angka kemiskinan nasional sebesar 6 persen. Dan tahun 2026 kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen. Badan Pusat Statistik ( BPS) merilis angka penduduk miskin pada maret 2024 mengalami penurunan sebesar 0,33% poin. Dibandingkan dengan maret 2023 yaitu menjadi 9,03% dari sebelumnya 9,36%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan penurunan angka, pemerintah mengklaim bahwa pengentasan kemiskinan sudah berhasil dengan melihat banyaknya kebijakan – kebijakan. Seperti penyaluran bansos, bantuan KUR dan sederet kebijakan yang katanya sudah berhasil dilakukan.
Lantas, apakah dengan kebijakan diatas mampu menurunkan angka kemiskinan?
Permainan Rezim
Meski secara angka tingkat kemiskinan mengalami penurunan, tapi faktanya sebagian rakyat khususnya di Kalimantan masih banyak kita jumpai masyarakat miskin. Padahal negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Maka tidak mengherankan, jika sistem kapitalisme sekuler demokrasi ini bisa melakukan apa saja. Termasuk dalam memainkan angka seolah-olah menyakinkan rakyat bahwa angka tersebut bisa dijadikan patokan.
Termasuk dalam beberapa kebijakan pemberian bansos yang masih jauh dari kata cukup dan hal tersebut hanya bersifat sementara saja. Belum lagi bansos yang di salurkan sering kali tidak tepat sasaran bahkan jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan hidup.
Bahkan pemerintah sendiri mengklaim bahwa kebijakan berupa penyaluran bansos akan mampu menurunkan angka kemiskinan tapi pada faktanya itu hanya ilusi saja. Sumber daya alam melimpah yang dimiliki, seharusnya dikelola sendiri oleh negara untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.
Tapi faktanya pengelolaanya diserahkan kepada asing yang menyebabkan kita menjadi miskin. Sebenarnya kemiskinan yang terjadi merupakan problem struktural, bukan problem angka semata, ini dampak dari di terapkannya sistem sekuler kapitalisme dimana pendistribusian harta hanya beredar dikalangan orang -orang kaya saja.
Sistem yang ada saat ini menjadikan distribusi kekayaan menjadi tidak adil karena tidak semua masyarakat bisa menikmati dan ini hanya terakses kepada para pemilik modal saja.
Sebaliknya, masyarakat miskin yang tidak punya akses akan terus dalam kondisi kemiskinan mereka. Hal tersebut disebabkan adanya liberalisasi ekonomi. Yang mana sistem ini memberikan legalitas kepada pemilik modal sehingga mereka dengan bebas mengelola kekayaan dengan rakus.
Belum lagi para penguasa yang lahir dalam sistem sekuler kapitalisme merupakan para penguasa dan pejabat yang tidak amanah, halal haram bukanlah standar hidup bagi mereka. Sehingga tidak jarang uang rakyat dalam bentuk pajak menjadi sasaran korupsi bagi mereka.
Begitulah ketika hukum buatan manusia yang diterapkan, yang pastinya tidak memberi efek jera pagi pelakunya. Untuk itulah kita butuh sistem yang mampu betul- betul menyelesaikan persoalan kemiskinan ini.
Kembali Kepada Islam
Dalam Islam, penurunan angka kemiskinan khususnya di Kaltim akan mudah di tangani jika pengaturannya menggunakan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam.
Kondisi ketika ditemukan rakyat miskin, maka hal yang harus negara lakukan adalah memfasilitasi setiap individu yang punya kemampuan berwirausaha. Dimana pembiayaannya diambil dari kas negara atau baitul mal.
Seorang pemimpin dalam islam tidak serta merta memberikan bantuan begitu saja , tapi negara akan menyediakan lapangan pekerjaan seluas- luasnya. Agar rakyat dalam hal ini kepala keluarga bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
Negara Islam yang pengelolaan ekonominya
berlandaskan syariat islam akan senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Wanita atau janda yang tidak mampu bekerja dan tidak punya sanak saudara akan menjadi tanggung jawab negara. Dikatakan dalam hadist shohih” Imam ( Khalifah ) adalah Raa’in ( pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab ataa pengurusan rakyatnya ” (HR – Al Bukhari ).
Dalam islam, tidak hanya mengatur bagaimana pengeloaan ekonomi , tapi juga mengatur tentang konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam islam adalah penguasaan terhadap sesutu yang diperbolehkan oleh Allah SWT, yang mana pemanfaatannya sesuai ketentuan syara. Kepemilikan dalam islam terbagi tiga yaitu,
Pertama, kepemilikan individu dimana hukum syara telah memperbolehkan individu untuk memiliki sesuatu dan mempergunakannya sesuai ketentuan. Kedua, kepemilikan umum yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat yang oleh hukum syara tidak diperkenankan hanya dikuasai oleh individu. Ketiga, kepemilikan negara yaitu harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim sementara pengelolaanya menjadi wewenang negara.
Selain mengatur tentang konsep kepemilikan, Islam juga mengatur bagaimana aturan pengelolaan Pengembangan kepemilikan dan pengeloaan harta. Dalam aturan pengelolaan kepemilikan, seorang muslim wajib terikat dengan ketentuan syara dan tata cara menggunakan harta.
Terlebih lagi dalam hal pengembangan harta, dimana islam telah mensyariatkan hukum – hukum tertentu bagi pengembangan harta. Dalam hal perdagangan, pertanian, ataupun industri, islam menyerahkan kepada manusia untuk menciptakan hal baru dalam hal penggunaan berbagai uslub.
Disamping itu, Islam mewajibkan negara mendistribusikan harta kepada masyarakat yang tidak mampu. Allah SWT berfirman rampasan fa’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya ( yang berasal) dari penduduk negeri, adalah untuk Allah, Rasul ( kerabat ), anak – anak yatim , orang -orang miskin, dan untuk orang – orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang – orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikam Rasul kepadamu maka terimahlah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya ” ( QS. Al – Hasyr : 7 ).
Jadi jelaslah, bahwa islam adalah satu-satunya solusi yang tepat atas semua persoalan kemiskinan yang bukan hanya di Kaltim tapi diseluruh negeri. Kesejahteraan dalam islam adalah sesuatu yang nyata, kesejahteraan dalam sistem sekuler kapitalisme adalah sesuatu yang mustahil.
Wallahu a’lam bisowab
