DPP LIPPI: Stop Framing Menyesatkan Terhadap Zulkifli Hasan, Narasi Negatif Itu adalah Hoaks

ALASTA NEWS

- Redaksi

Selasa, 21 April 2026 - 17:04 WIB

5061 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, April 2026 | Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LIPPI) menyampaikan sikap tegas atas maraknya penyebaran informasi menyesatkan di media sosial yang menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Melalui Ketua Umum DPP LIPPI Dedi Siregar menegaskan bahwa narasi yang menyebutkan “tugas rakyat hanya satu yaitu membayar pajak” yang seolah-olah merupakan pernyataan Menko Pangan adalah tidak benar, tidak memiliki sumber kredibel, dan merupakan bentuk distorsi publik yang berbahaya. Informasi tersebut merupakan hoaks yang berpotensi menyesatkan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kami melihat ada pola framing yang sengaja dibangun untuk menggiring opini publik secara negatif. Ini bukan sekadar kesalahan informasi, tetapi indikasi kuat adanya upaya sistematis untuk melemahkan figur dan kinerja pejabat negara,” tegas Dedi Siregar

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, kami menilai bahwa penyebaran framing tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu konsolidasi dan kerja-kerja strategis pemerintah, khususnya yang tengah dijalankan oleh Zulkifli Hasan dalam sektor ketahanan pangan nasional. Ujar Dedi Siregar yang merupakan Aktivis Nasional Itu

Saat ini, Menko Pangan diketahui tengah fokus menjalankan berbagai program strategis dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memastikan stabilitas pasokan pangan, ketersediaan bahan pokok, serta penguatan kedaulatan pangan nasional.

Oleh karena itu, segala bentuk disinformasi yang menyerang secara personal maupun institusional dinilai sangat merugikan kepentingan publik.

Dalam pernyataannya, pihaknya juga menyampaikan beberapa poin sikap:

Mengecam keras penyebaran hoaks dan framing jahat yang menyesatkan masyarakat.

Mengajak masyarakat untuk lebih bijak, kritis, dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi di ruang digital.
Mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menindak tegas aktor di balik penyebaran disinformasi.

Menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja Menko Pangan dalam menjalankan program pemerintah yang pro-rakyat.

Dedi siregar menambahkan ruang publik harus dijaga dari praktik manipulasi informasi yang dapat memecah belah bangsa. Literasi digital dan tanggung jawab bersama menjadi kunci dalam melawan hoaks serta menjaga stabilitas nasional.

Salam Hormar,
Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia

Ketua Umum
Dedi Siregar

Berita Terkait

HUT ke-81 Republik Indonesia, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Tiga Program Transformasi Pelayanan
Aktivis Nasional Apresiasi Kombes Reza Chairul, Dinilai Layak Jadi Komandan Upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara
Eric Vr: “Menolong Publik di Era Digital Adalah Menyajikan Kebenaran, Bukan Sensasi Clickbait
Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI
Kementerian ATR/BPN Bersama Komisi II DPR RI Bahas Penguatan Reforma Agraria dan Optimalisasi Peran Bank Tanah
Evaluasi Semester II, Sekjen ATR/BPN Targetkan Capaian Kinerja 98% untuk Tahun 2026
Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri PKP Sepakati Program Sertipikasi Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Terima Kajian Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN Perkuat Penanganan Konflik Agraria Berbasis HAM

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:48 WIB

Komunitas Suporter Bekasi Raya, Deklarasikan Sportivitas dan Komitmen Menjaga Kamtibmas

Senin, 15 Juni 2026 - 17:38 WIB

ALPETARA Deklarasikan Gerakan Pelajar Cerdas dan Peduli Kamtibmas, Tolak Tawuran serta Narkoba

Jumat, 3 Oktober 2025 - 19:01 WIB

Alumni STM se-Kota Bogor Gelar “Jum’at Berkah”, Bagikan Ratusan Makan Gratis

Rabu, 1 Oktober 2025 - 13:10 WIB

Guru Besar FHUI Serukan Reformasi Menyeluruh Demi Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan

Kamis, 25 September 2025 - 15:46 WIB

Pengamat: Anggaran APBD Tangsel Prosesnya Sudah Sangat Transparan, dan Sudah Melalui Mekanisme BPK RI

Kamis, 7 Agustus 2025 - 23:59 WIB

​Khianati Sumpah Jabatan: Oknum Satpol PP Tangsel diduga Terlibat ‘Beking’ Prostitusi & Jual Miras Sitaan, Warga Resah

Kamis, 12 Juni 2025 - 00:56 WIB

Pernyataan Soal ‘Kartu ABC’ Dianggap Tak Rasional, FPII Nilai Wakil Walikota Serang Tak Layak Jadi Tokoh Publik

Rabu, 7 Mei 2025 - 02:31 WIB

Klarifikasi Sepihak oleh Kades Kemeri Suhud, Syamsul Bahri Ketua GWI Provinsi Banten Geram

Berita Terbaru

error: Content is protected !!