Kutacane — Bupati Aceh Tenggara H. M. Salim Fakhry menghadiri kegiatan Kick Off Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) yang digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kutacane, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2025 serta penandatanganan dukungan dari satuan kerja (satker) terhadap pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPPN Kutacane.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Tenggara H. M. Salim Fakhry menyampaikan apresiasi kepada KPPN Kutacane atas komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik.
“Pembangunan Zona Integritas adalah upaya penting untuk menghadirkan birokrasi yang bersih dan melayani. Kami berharap seluruh instansi dapat terus meningkatkan integritas serta pengelolaan anggaran yang transparan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Salim Fakhry.
Ia juga berharap proses pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBBM di KPPN Kutacane pada tahun 2026 dapat berjalan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Semoga upaya ini tidak hanya mengantarkan KPPN Kutacane meraih predikat WBBM, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas di Aceh Tenggara,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala KPPN Kutacane Deni Haryono menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran sekaligus memperkuat komitmen seluruh satuan kerja dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBBM.
Menurutnya, dukungan dari seluruh satker sangat penting dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih baik, profesional, serta bebas dari praktik korupsi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh satuan kerja semakin kuat dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas di wilayah Aceh Tenggara.
(Anwar)
