Aktivis Nasional Apresiasi Ketegasan Menteri Imipas Agus Andrianto, Bukti Nyata Komitmen Bersihkan Institusi dari Praktik Korupsi

ALASTA NEWS

- Redaksi

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:30 WIB

5061 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, 04/06/2026 |  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI), Dedi Siregar, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang menonaktifkan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sedang menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Dedi Siregar, keputusan Menteri Agus Andrianto tersebut merupakan sikap patriotik, berani, dan mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga integritas institusi negara. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap dugaan penyimpangan hukum di lingkungan Kementerian Imipas.

“Kami dari DPP LPPI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Imipas Agus Andrianto yang telah menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam mengambil keputusan penting demi menjaga marwah institusi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penonaktifan pejabat yang sedang menjalani proses hukum merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Dedi Siregar dalam keterangannya kepada media, Kamis (4/6/2026).

Dedi menilai bahwa tindakan Menteri Agus Andrianto merupakan contoh nyata kepemimpinan yang tidak mencampuri proses hukum dan justru memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, independen, dan transparan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah menonaktifkan sejumlah pejabat yang tersangkut perkara yang sedang ditangani KPK. Selain itu, Menteri Agus juga meminta seluruh jajaran Kementerian Imipas untuk bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang berlangsung.

Langkah tersebut, menurut Dedi, membuktikan bahwa narasi yang beredar di sejumlah pihak yang menuduh Menteri Agus Andrianto melakukan lempar tanggung jawab atau tidak menunjukkan sikap tegas merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung tendensius.

“Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Menteri Agus Andrianto tidak melindungi siapa pun. Beliau mengambil langkah cepat dan tegas dengan menonaktifkan pejabat yang terlibat serta menginstruksikan seluruh jajaran untuk kooperatif kepada KPK. Ini adalah bukti nyata keberanian seorang pemimpin dalam menjaga kehormatan institusi yang dipimpinnya,” tegas Dedi.

DPP LPPI menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip good governance dan reformasi birokrasi yang selama ini menjadi agenda penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan bahwa publik seharusnya memberikan dukungan kepada langkah-langkah pembenahan yang dilakukan Menteri Agus Andrianto. Sebab, keberanian seorang menteri untuk mengambil tindakan tegas terhadap bawahannya yang sedang tersangkut masalah hukum bukanlah hal yang mudah, terlebih ketika menyangkut pejabat-pejabat strategis di lingkungan kementerian.

“Kami melihat Menteri Agus Andrianto menempatkan kepentingan bangsa, negara, dan institusi di atas kepentingan individu. Sikap seperti inilah yang dibutuhkan dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara,” katanya.

LPPI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK serta tidak membangun opini yang menyesatkan publik sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada KPK. Namun di sisi lain, kita juga patut mengapresiasi langkah cepat Menteri Agus Andrianto yang telah menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan disiplin internal,” lanjutnya.

Dedi Siregar menegaskan bahwa ketegasan Menteri Agus Andrianto dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain dalam menghadapi persoalan hukum yang melibatkan aparat atau pejabat di lingkungan kerjanya.

“Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang melindungi kesalahan, tetapi pemimpin yang berani mengambil tindakan demi menjaga integritas lembaga yang dipimpinnya. Apa yang dilakukan Menteri Agus Andrianto merupakan teladan kepemimpinan yang patut diapresiasi,” tutup Dedi Siregar.

DPP Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) Mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi demi terwujudnya Indonesia yang maju dan berintegritas.

Salam Hormat,
Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia

Ketua Umum
Dedi Siregar

Berita Terkait

HUT ke-81 Republik Indonesia, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Tiga Program Transformasi Pelayanan
Aktivis Nasional Apresiasi Kombes Reza Chairul, Dinilai Layak Jadi Komandan Upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara
Eric Vr: “Menolong Publik di Era Digital Adalah Menyajikan Kebenaran, Bukan Sensasi Clickbait
Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI
Kementerian ATR/BPN Bersama Komisi II DPR RI Bahas Penguatan Reforma Agraria dan Optimalisasi Peran Bank Tanah
Evaluasi Semester II, Sekjen ATR/BPN Targetkan Capaian Kinerja 98% untuk Tahun 2026
Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri PKP Sepakati Program Sertipikasi Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Terima Kajian Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN Perkuat Penanganan Konflik Agraria Berbasis HAM

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:48 WIB

Komunitas Suporter Bekasi Raya, Deklarasikan Sportivitas dan Komitmen Menjaga Kamtibmas

Senin, 15 Juni 2026 - 17:38 WIB

ALPETARA Deklarasikan Gerakan Pelajar Cerdas dan Peduli Kamtibmas, Tolak Tawuran serta Narkoba

Jumat, 3 Oktober 2025 - 19:01 WIB

Alumni STM se-Kota Bogor Gelar “Jum’at Berkah”, Bagikan Ratusan Makan Gratis

Rabu, 1 Oktober 2025 - 13:10 WIB

Guru Besar FHUI Serukan Reformasi Menyeluruh Demi Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan

Kamis, 25 September 2025 - 15:46 WIB

Pengamat: Anggaran APBD Tangsel Prosesnya Sudah Sangat Transparan, dan Sudah Melalui Mekanisme BPK RI

Kamis, 7 Agustus 2025 - 23:59 WIB

​Khianati Sumpah Jabatan: Oknum Satpol PP Tangsel diduga Terlibat ‘Beking’ Prostitusi & Jual Miras Sitaan, Warga Resah

Kamis, 12 Juni 2025 - 00:56 WIB

Pernyataan Soal ‘Kartu ABC’ Dianggap Tak Rasional, FPII Nilai Wakil Walikota Serang Tak Layak Jadi Tokoh Publik

Rabu, 7 Mei 2025 - 02:31 WIB

Klarifikasi Sepihak oleh Kades Kemeri Suhud, Syamsul Bahri Ketua GWI Provinsi Banten Geram

Berita Terbaru

error: Content is protected !!