Jakarta — Pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Australia di bidang pendidikan, pelatihan kerja, dan peternakan. Langkah ini ditandai dengan pertemuan antara Ketua BRA Jamaluddin dan perwakilan Kedutaan Besar Australia di Jakarta beberapa waktu lalu.
Jamaluddin mewakili Gubernur Aceh dalam pertemuan yang berlangsung dengan Hannah Derwent, Counsellor Human Development di Kedutaan Australia, serta staf kedutaan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Jamaluddin menyampaikan kesiapan Aceh untuk membuka diri terhadap investasi di berbagai sektor strategis, khususnya yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Aceh memiliki kekayaan alam sangat melimpah, namun memiliki masalah pada sumber daya manusia sehingga tidak mampu mengonversinya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Jamaluddin dalam keterangan tertulis yang dirilis BRA, Jumat (3/10/2025).
Ia berharap Australia bisa menjalin kerja sama strategis, di antaranya dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada generasi muda Aceh untuk berkuliah di berbagai perguruan tinggi di Australia, baik pada jenjang strata satu, magister, hingga program doktor.
Menurut Jamaluddin, sektor pendidikan tinggi yang dapat menjadi prioritas mencakup bidang strategis seperti perindustrian, perminyakan, dan pertambangan — sektor yang sangat dibutuhkan Aceh untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Selain pendidikan tinggi, Aceh juga disebut sangat memerlukan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki standar internasional, seperti yang diterapkan di Australia. Keberadaan BLK ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil serta membuka peluang kerja, baik di dalam negeri maupun di Australia.
“BLK ini nantinya juga dapat memberikan kesempatan bagi mantan kombatan dan para korban konflik untuk ikut berpartisipasi sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik Aceh secara menyeluruh, bermartabat, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Topik lain yang turut dibahas dalam pertemuan adalah pengembangan sektor peternakan, khususnya potensi penggemukan sapi. Menurut Jamaluddin, Aceh merupakan daerah yang memiliki lahan hijau yang luas, menjadikannya lokasi potensial untuk penggemukan ternak sepanjang tahun.
Selain didukung kondisi geografis yang subur, Aceh juga berada di posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan Samudra Hindia. Keberadaan pelabuhan bebas Sabang dinilai membuka peluang besar untuk menjadikan Aceh sebagai hub penggemukan sapi yang terintegrasi dengan pasar internasional.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Australia, sekaligus memperluas peluang pengembangan ekonomi Aceh melalui pendekatan pendidikan, pelatihan kerja, dan sektor peternakan yang berkelanjutan.