Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkat tajam setelah pemerintah mengubah skema pembayaran dari sistem reimburse menjadi pembayaran di muka. Langkah ini dinilai berhasil mempercepat penyaluran dana dan mendongkrak angka penerima manfaat program strategis nasional tersebut.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa hingga April 2025, pencairan MBG masih menggunakan sistem reimburse, di mana pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah direalisasikan. Namun, pola itu dianggap memicu keterlambatan dalam proses penyaluran.
“Setelah April, mereka (Badan Gizi Nasional) bikin perencanaan sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kami bayar. Kalau lihat realisasi, sekarang sudah mulai cepat,” ujar Astera dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengungkapkan bahwa sejak skema baru diterapkan pada bulan Mei, serapan anggaran meningkat tajam. Bahkan, pada periode Juni hingga September, pencairan dana naik hingga tiga kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Dalam catatan Kemenkeu, per 3 Oktober 2025, realisasi anggaran untuk program MBG telah mencapai Rp 20 triliun, disalurkan melalui 13.000 SPPG kepada sekitar 30 juta penerima manfaat. Angka ini meningkat signifikan dari laporan terakhir pada 8 September lalu yang mencatat realisasi sebesar Rp 13 triliun untuk 22,7 juta penerima melalui 7.644 SPPG.
Realisasi tersebut kini setara dengan 18,3 persen dari total pagu APBN 2025 untuk program MBG sebesar Rp 71 triliun.
“Jadi, percepatan yang cukup signifikan untuk bulan-bulan setelah bulan April,” ujar Astera.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau 82,9 juta warga secara bertahap hingga tahun 2029, dengan target signifikan dicapai di akhir 2025.
Sebaran penerima manfaat terbesar tercatat berada di Pulau Jawa dengan jumlah 13,26 juta orang, disusul Sumatera sebanyak 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku dan Papua sebanyak 0,52 juta orang.
Kemenkeu memastikan bahwa alokasi anggaran MBG akan terus disesuaikan berdasarkan capaian dan perluasan program. Pemerintah berharap percepatan realisasi anggaran ini diikuti dengan peningkatan efektivitas pelayanan serta kualitas gizi yang diterima masyarakat, demi mengejar target nasional pengentasan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
