Ironi Petani Indonesia: Jumlah Terbesar, Upah Tertinggal Jauh

ALASTA NEWS

- Redaksi

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 06:32 WIB

50329 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Sektor pertanian masih jadi tulang punggung tenaga kerja Indonesia, tapi kesejahteraan para pelaku utamanya masih jauh dari kata layak. Data terbaru mencatat, pertanian tetap identik dengan kemiskinan, lambannya regenerasi, dan terus menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke bidang ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 mencatat, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian luas—yang mencakup tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kehutanan—mencapai 41,61 juta orang. Jumlah ini setara dengan 28,54 persen dari total tenaga kerja nasional, menjadikannya sektor dengan kontribusi tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Namun, dominasi jumlah itu tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan. Petani di Indonesia masih bergulat dengan sistem pertanian subsisten, alih fungsi lahan, keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, hingga minimnya dukungan infrastruktur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu potret nyata dari ketimpangan sektor ini terlihat dari upah. Rata-rata pendapatan petani saat ini hanya sebesar Rp 2,25 juta per bulan. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional upah pekerja atau buruh yang berada di kisaran Rp 3,09 juta per bulan.

Gambaran itu mempertegas tantangan berat di sektor agraris Indonesia, terutama tanaman pangan. Minimnya insentif ekonomi yang diterima petani membuat regenerasi di sektor ini berjalan sangat lambat. Banyak anak muda memilih menjauh, meninggalkan sawah dan ladang untuk mencari peluang di sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan.

Kondisi ini menjadi alarm bagi semua pihak. Tanpa upaya konkret memperbaiki hulu hingga hilir pertanian, Indonesia bisa menghadapi krisis ketahanan pangan dalam jangka panjang. Perbaikan kesejahteraan petani, akses pendanaan, distribusi hasil panen, hingga perlindungan lahan pertanian menjadi sejumlah langkah strategis yang perlu dipercepat.

Selama sektor pertanian tetap dibiarkan berjalan dengan sistem lama dan tanpa transformasi yang berarti, stigma “petani identik dengan kemiskinan” akan terus melekat dan sulit dihapus.

Berita Terkait

Harba PII 2026, Momentum Kebangkitan Pelajar Islam di Era Digital
Menteri IMIPAS Tegaskan Komitmen Berantas Peredaran Narkotika di Lapas dan Rutan
Kanwil BPN Kepri, Kanwil Kemenag Kepri dan Kejati Kepri, Teken MoU Optimalisasi Sertipikas Tanah Wakaf
Sertifikasi Hipnoterapi Resmi Dorong Profesionalisme Praktisi di Indonesia
Dugaan Penganiayaan di Polda Metro Jaya: Korban Dipukul Saat Proses Konfrontasi, Publik Sorot Keamanan Internal
Satu Dekade IKHROM: Hadiah Umroh Warnai Kemeriahan Pertemuan Tahunan Ke-10 di Semarang
Pesan Kapolri di Safari Ramadhan Riau: Tingkatkan Silaturahmi hingga Jaga Persatuan
Fahd A Rafiq :Kick Away The Ladder, Strategi Brutal Negara Maju Menendang Tangga Kemajuan Indonesia di Balik Topeng ‘Propaganda Hijau

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:48 WIB

Komunitas Suporter Bekasi Raya, Deklarasikan Sportivitas dan Komitmen Menjaga Kamtibmas

Senin, 15 Juni 2026 - 17:38 WIB

ALPETARA Deklarasikan Gerakan Pelajar Cerdas dan Peduli Kamtibmas, Tolak Tawuran serta Narkoba

Jumat, 3 Oktober 2025 - 19:01 WIB

Alumni STM se-Kota Bogor Gelar “Jum’at Berkah”, Bagikan Ratusan Makan Gratis

Rabu, 1 Oktober 2025 - 13:10 WIB

Guru Besar FHUI Serukan Reformasi Menyeluruh Demi Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan

Kamis, 25 September 2025 - 15:46 WIB

Pengamat: Anggaran APBD Tangsel Prosesnya Sudah Sangat Transparan, dan Sudah Melalui Mekanisme BPK RI

Kamis, 7 Agustus 2025 - 23:59 WIB

​Khianati Sumpah Jabatan: Oknum Satpol PP Tangsel diduga Terlibat ‘Beking’ Prostitusi & Jual Miras Sitaan, Warga Resah

Kamis, 12 Juni 2025 - 00:56 WIB

Pernyataan Soal ‘Kartu ABC’ Dianggap Tak Rasional, FPII Nilai Wakil Walikota Serang Tak Layak Jadi Tokoh Publik

Rabu, 7 Mei 2025 - 02:31 WIB

Klarifikasi Sepihak oleh Kades Kemeri Suhud, Syamsul Bahri Ketua GWI Provinsi Banten Geram

Berita Terbaru

error: Content is protected !!