ACEH TENGGARA — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutacane menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama Bupati Aceh Tenggara H.M. Salim Fakhry, SE., MM, Kamis (17/9/2026).
Dalam audiensi itu, HMI Cabang Kutacane membawa sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya tindak lanjut program rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) serta jaminan hidup (Jadup) pascabencana, persoalan banjir berulang, normalisasi sungai dan daerah aliran sungai (DAS), hingga pengawasan lingkungan.
HMI juga menyampaikan aspirasi terkait keresahan masyarakat mengenai dugaan aktivitas LGBT di wilayah Aceh Tenggara serta mendorong pemerintah bersama pihak terkait melakukan langkah sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam nota kesepakatan yang disampaikan, HMI meminta pemerintah daerah lebih terbuka dalam menyampaikan data korban terdampak bencana, membentuk posko pengaduan percepatan Rehab-Rekon dan Jadup, serta menyusun roadmap mitigasi bencana jangka panjang.
Selain itu, HMI mendorong percepatan sinergi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera dan Pemerintah Aceh terkait normalisasi Sungai Alas dan sungai lainnya sebelum musim penghujan berikutnya.
Terkait persoalan sosial, HMI turut mendorong adanya regulasi serta langkah edukasi, pembinaan dan pengawasan yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, MPU dan pemuda.
Bupati Aceh Tenggara H.M. Salim Fakhry menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai penyampaian aspirasi secara langsung merupakan bentuk kontrol sosial yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengetahui berbagai persoalan di tengah masyarakat.
“Penyampaian aspirasi seperti inilah yang kami inginkan. Ini juga dapat membantu pemerintah daerah,” ujar Salim Fakhry.
Ia berharap HMI Cabang Kutacane terus berperan menyampaikan berbagai persoalan maupun perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat Aceh Tenggara.
Bupati juga mengapresiasi gagasan HMI dalam menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, komunikasi dan kontrol sosial dari elemen mahasiswa diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui persoalan masyarakat serta mencari solusi secara bersama-sama.
Audiensi tersebut kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan antara HMI Cabang Kutacane dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang ditandatangani di Kutacane, 17 September 2026.
(Syafri Selian)
