PLN dan Komisi III DPRA Kolaborasi Dukung Industri Di Aceh

ALASTA NEWS

- Redaksi

Selasa, 7 Januari 2025 - 16:57 WIB

50394 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menghadiri rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Senin (06/01/25). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam mendukung pengembangan sektor industri di Aceh.

Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya kondisi dan rencana sistem kelistrikan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pembangunan listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, electrifying agriculture, potensi pelanggan baru, program diskon tarif listrik dan tambah daya 2025, serta isu tunggakan listrik.

General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, menyampaikan kondisi kelistrikan Aceh yang saat ini dalam keadaan surplus.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saat ini terdapat 4.626 pelanggan tarif industri di Aceh, hanya 0,3 persen dari total komposisi pelanggan PLN di Aceh. Kami sangat berharap dukungan Bapak/Ibu untuk mengundang investor membangun industri di Aceh. Dari sisi kelistrikan, kami siap mendukung penuh,” ujar Mundhakir.

Ketua Komisi III DPRA, Aisyah Ismail, menegaskan pentingnya kolaborasi antara PLN Aceh dan DPRA dalam mendorong pengembangan iklim investasi di Aceh. Ia menyoroti potensi kawasan industri yang perlu dioptimalkan, seperti Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, BPKS Sabang, Kawasan Industri Kuala Langsa, dan Kawasan Industri Meulaboh/Nagan Raya.

“Pertemuan ini memberikan banyak informasi terkait kelistrikan di Aceh. Kita bersama-sama mendorong pengembangan iklim investasi dengan memanfaatkan kawasan industri yang telah tersedia,” ujar Aisyah.

Anggota Komisi III DPRA, Nurchalis, juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

“Tidak hanya tarif industri yang perlu diperhatikan, tetapi juga penyertaan kelistrikan di kawasan 3T. Hal ini sangat penting untuk mendukung ekonomi rakyat, khususnya mereka yang bertani dan beternak, sehingga mendukung elektrifikasi sektor agrikultur,” ungkap Nurchalis.

Dengan langkah-langkah tersebut, PLN dan Komisi III DPRA optimistis dapat menciptakan ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan industri dan perekonomian Aceh.

Berita Terkait

Ketua DPW IWO Indonesia Aceh Tegaskan Tidak Ada Dualisme Kepengurusan DPD Aceh Timur
Partai Gelora Aceh Desak Percepatan Serapan Anggaran Penanggulangan Bencana demi Pemulihan Masyarakat Pascabencana
Penuh Haru! Safrizal ZA Jenguk Abu Doto di RSUDZA, Doakan dr. Zaini Abdullah Segera Pulih
Wakil Ketua DPRA Ali Basrah: Soal Anggaran JKA Tak Bisa Tergesa, APBA Perubahan Harus Ikuti PP 12/2019
Negeri Syuhada: Ketika Hukum Diinjak, Alam Menjadi Saksi
JKA di Ujung Tanduk, Om Sur Desak Gubernur Aceh Ambil Langkah Tegas Selamatkan Kepercayaan Publik
Kekompakan Forkopimda Aceh Kunci Pemulihan dan Pembangunan
Dirpolairud Polda Aceh Sandang Pangkat Pengabdian Jadi Bintang Satu

Berita Terkait

Sabtu, 23 Mei 2026 - 18:11 WIB

Jalan Lintas Aceh Tenggara–Medan Pascabanjir Sudah Dibersihkan, BPJN Aceh 3.5 Kerahkan Alat Berat

Sabtu, 23 Mei 2026 - 16:59 WIB

Diduga Kuat Dibekingi Pejabat, LSM KOMPAK Desak Sekretariat MAA Aceh Tenggara Tarik Kembali “Sertifikat Bodong Ngekhane”

Kamis, 21 Mei 2026 - 17:55 WIB

Dewas Baitulmal Klarifikasi Narasi mengatas Namakan Baitul Mal Agara dalam Dugaan Penyalah gunaan Dana Zis Rp 3, 8 Milyar

Rabu, 20 Mei 2026 - 21:18 WIB

Kepala BPKD Aceh Tenggara Sampaikan Pesan Idul Adha, Ajak Masyarakat Perkuat Kepedulian dan Kejujuran

Selasa, 19 Mei 2026 - 22:21 WIB

57 CPNS Resmi Jadi PNS, Bupati Aceh Tenggara Tekankan Integritas dan Pelayanan Prima

Sabtu, 16 Mei 2026 - 19:40 WIB

Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Dukung Program Presiden RI

Sabtu, 16 Mei 2026 - 16:49 WIB

Sertifikat Tanpa Nama dan Tanda Tangan, LSM KOMPAK: Panitia Pelatihan Ngekhane Cederai Motto Perbaikan Pemerintahan SAH

Sabtu, 16 Mei 2026 - 16:13 WIB

Irigasi Lawe Harum Diduga Gagal Fungsi, Warga dan Aktivis Desak Pemerintah serta APH Segera Lakukan Audit Menyeluruh

Berita Terbaru

error: Content is protected !!