ACEH TENGGARA – Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, hubungan antara pejabat publik dan wartawan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan dipercaya masyarakat. Pejabat publik dan media ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan: satu sebagai pelaksana kebijakan, satu lagi sebagai penyampai informasi kepada rakyat.
Hubungan yang baik antara pejabat publik dan wartawan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen bersama untuk menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam pelayanan publik. Melalui media, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan, capaian pembangunan, serta berbagai program sosial yang dijalankan pemerintah. Sebaliknya, pejabat publik juga membutuhkan media sebagai sarana menjelaskan kinerja dan menyampaikan klarifikasi atas isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Namun, masih ada sebagian pejabat yang memandang wartawan sebagai ancaman. Padahal, wartawan hadir bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai mitra kritis yang membantu menyalurkan informasi dan aspirasi rakyat. Sikap tertutup terhadap media justru dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pejabat publik yang terbuka terhadap wartawan berarti siap untuk diawasi. Media bukan musuh, melainkan mitra dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujar salah satu aktivis pers di Kutacane, Kamis (30/10/2025).
Peran media sebagai pilar keempat demokrasi tidak bisa diabaikan. Fungsi kontrol sosial yang dijalankan wartawan sejatinya adalah bagian dari mekanisme checks and balances agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kritik yang disampaikan melalui media harus dipahami sebagai masukan berharga untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan pelayanan publik.
Di sisi lain, wartawan juga memikul tanggung jawab moral dan profesional untuk menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kebenaran. Ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi pondasi utama agar media tetap menjadi sumber informasi yang dipercaya publik.
Hubungan yang harmonis antara pejabat publik dan wartawan dapat dibangun melalui komunikasi terbuka, keterbukaan data, serta kemauan untuk berdialog dalam setiap isu yang muncul. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan media tidak hanya menciptakan pemberitaan positif, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Pejabat publik yang memahami arti penting peran media akan menyadari bahwa setiap pemberitaan bukan hanya soal citra, tetapi tentang bagaimana kejujuran dan kerja nyata pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, sudah saatnya pejabat publik di Aceh Tenggara dan di seluruh Indonesia memperkuat kemitraan dengan wartawan sebagai bagian dari komitmen membangun pemerintahan yang terbuka dan berpihak kepada rakyat.
Tentang Penulis:
Saidul Amran adalah penulis opini dan pemerhati sosial kemasyarakatan yang berdomisili di Aceh Tenggara.
(Redaksi)
