Warga Aceh Barat Tolak Penutupan Tambang Emas Tradisional

ALASTA NEWS

- Redaksi

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 05:59 WIB

50306 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Meulaboh — Puluhan warga, mayoritas perempuan, menggelar aksi unjuk rasa menolak penutupan aktivitas tambang emas tradisional yang menggunakan alat berat di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Kamis (2/10/2025). Aksi berlangsung di sekitar lokasi tambang yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat.

Dalam aksinya, warga meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha mendulang emas yang selama ini mereka jalani. Aktivitas penambangan yang dilakukan secara manual dibantu alat berat dinilai telah menopang perekonomian keluarga mereka selama bertahun-tahun.

“Selama ini beko membantu mengurangi beban tenaga kami mendulang. Kalau beko ini dilarang, sama dengan menghentikan kerja kami,” ujar Cut Rosmania, warga Gampong Ketambang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan serupa disampaikan Norma, warga Gampong Sikundo. Ia menyebutkan, pekerjaan mendulang emas menjadi sumber utama biaya pendidikan anak-anak dan kebutuhan keluarga. “Anak kami di pesantren, sekolah semua kami biayai dengan pekerjaan kami ini,” ucapnya.

Aktivitas alat berat di lokasi tambang telah dihentikan setelah Gubernur Aceh menyampaikan larangan penggunaan alat berat di area yang belum memiliki izin resmi. Meski demikian, warga menilai bahwa alat berat tersebut berfungsi mendukung kegiatan penambangan tradisional yang dikelola masyarakat secara swadaya.

“Setiap beko itu ada 30 sampai 50 orang kami dibantu, itulah cara kami bertahan,” kata salah satu peserta aksi.

Sejumlah warga yang tergabung dalam aksi ini merupakan bagian dari komunitas yang selama ini hidup berdampingan dengan kegiatan tambang sebagai sumber ekonomi. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya mengambil langkah pelarangan, tetapi juga memberikan solusi dan perhatian bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Mereka mendesak agar pemerintah membuka ruang dialog dan mencari jalan tengah yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi warga serta aspek legalitas tambang, guna menghindari dampak sosial yang lebih luas. (*)

Berita Terkait

Pengelolaan MBG Jangan Tambah Beban Sekolah, Arham Tekankan Pentingnya Profesionalisme, Keamanan Pangan dan Kualitas Gizi
Bea Cukai Aceh Perkuat Kompetensi Pengawasan Ekspor Lewat Pelatihan Bersama Pusdiklat dan BLBC
EWC IV Tingkat Nasional 2025: Ajang Literasi Akademik Mahasiswa Kembali Digelar
Rektor Lantik Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Teuku Umar
YBHA PM Aceh Barat : Pemkab Aceh Barat Harus Serius Tangani Kasus Anak
UTU Raih Enm Penghargaan Dalam Anugerah Diktisaintek 2024
Menanti Wajah Baru Aceh Barat: Generasi Muda Menjawab Tantangan

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 16:18 WIB

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Bukit Tusam Ajak Warga Jaga Hutan Tanpa Membakar

Senin, 12 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Kapolsek Bambel Turun Langsung Tangani Banjir, Tinjau Tanggul Jebol dan Bantu Warga

Senin, 12 Oktober 2026 - 15:05 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Wakapolres Aceh Tenggara Tinjau Tanggul Jebol, Bantu Warga dan Dirikan Tenda Pengungsian

Senin, 12 Oktober 2026 - 14:16 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Strong Point Pagi Polres Aceh Tenggara Hadirkan Keamanan dan Kelancaran Lalu Lintas

Senin, 12 Oktober 2026 - 13:05 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Amankan Pria 60 Tahun dengan 11 Paket Sabu

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:53 WIB

Respons Cepat Brimob Polda Aceh, Bantu Bersihkan Rumah Warga Terdampak Banjir di Aceh Tenggara

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Cegah Karhutla, Polsek Bukit Tusam Gencarkan Patroli K2YD dan Edukasi Masyarakat

Jumat, 9 Oktober 2026 - 22:12 WIB

Polres Aceh Tenggara Ungkap Peredaran Sabu, Dua Pria Diamankan di Lawe Sigala-gala

Berita Terbaru

error: Content is protected !!