KUTACANE – Suasana Ruang Rapat Oproom Setdakab Aceh Tenggara mendadak riuh dengan tepuk tangan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPK Tahun 2027 Kecamatan Babussalam, Jumat (27/2/2026). Hal ini dipicu oleh respon instan Pemerintah Kabupaten terhadap keluhan warga yang disampaikan melalui kepala desa.
Dalam sesi tanya jawab, Kepala Desa Batumbulan I menyampaikan usulan mendesak bagi warganya: bantuan lima unit kursi roda. Meski diusulkan untuk anggaran tahun 2027, usulan tersebut langsung dipotong dengan solusi nyata oleh Kepala Dinas Sosial yang hadir di lokasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mendengar aspirasi tersebut, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara Bahagiawati, menyatakan bahwa menunggu hingga tahun 2027 terlalu lama bagi warga yang membutuhkan mobilitas fisik.
”Untuk bantuan kursi roda di Desa Batumbulan I, jika harus menunggu anggaran 2027 itu terlalu lama. Bagaimana kalau di tahun 2026 ini saja kami langsung realisasikan? Berikan data nya kepada kami , dan Kami akan lakukan assessment segera agar bantuan bisa diserahkan secepatnya, kalau bisa tahun ini sudah tuntas,” tegas Kadis Sosial di depan peserta rapat.
Langkah responsif tersebut mendapat dukungan penuh dari Bupati Aceh Tenggara, H.M. Salim Fakhry, SE, MM. Beliau menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh menghambat bantuan yang sifatnya darurat bagi kesejahteraan masyarakat.
”Pemerintah akan selalu hadir untuk masyarakat. Seperti inilah contohnya, kalau bantuan itu bisa kita realisasikan sekarang, kenapa harus menunggu tahun depan?” ujar Bupati yang langsung disambut aplaus meriah dari seluruh peserta Musrenbang.
Kegiatan Musrenbang RKPK 2027 tingkat Kecamatan Babussalam ini merupakan agenda strategis untuk menyerap aspirasi dari bawah. Selain Bupati, acara ini turut dihadiri oleh:
Anggota DPRK Dapil 1,Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemkab, Seluruh Kepala Desa Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Babussalam.
Kehadiran para pemangku kebijakan ini memastikan bahwa setiap usulan, mulai dari infrastruktur hingga bantuan sosial, langsung mendapat perhatian dan validasi dari dinas terkait.
(SF)
