Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyebut dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola institusi Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak ditemukan bermasalah terkait kasus keracunan atau pelanggaran standar. Menurutnya, hal ini dapat menjadi contoh tata kelola dapur publik yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prosedur.
“Kalau menurut saya, nggak penting mau politisi, Polri, TNI, atau siapa pun yang punya dapur. Yang penting itu tanggung jawabnya,” kata Irma saat memberikan pernyataan kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).
Ia menyampaikan informasi yang diterimanya menyebutkan ada sekitar 600 dapur SPPG di bawah koordinasi Polri. Irma mengklaim, hingga saat ini, tidak ada laporan kasus keracunan dari pelaksanaan program MBG yang berasal dari dapur-dapur tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya punya informasi kalau Polri itu punya 600 SPPG loh. Mohon maaf kalau saya salah, tapi saya dapat informasi itu,” ujarnya.
“Tapi saya juga dapat informasi bahwa dapur yang di bawah Polri itu nggak ada yang berkasus karena dapurnya sesuai dengan standar,” lanjut Irma.
Ia menegaskan bahwa kepemilikan atau pengelola dapur MBG tidak seharusnya menjadi substansi perdebatan. Fokus utamanya, kata Irma, adalah pada tanggung jawab dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Artinya, sekarang bukan terkait dengan siapa, tapi terkait dengan bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab orang itu,” ujar Irma.
Ia juga mengecam upaya politisasi terhadap isu dapur MBG, termasuk narasi yang menyerang DPR secara tidak proporsional. Menurutnya, framing semacam ini tidak adil dan justru memperkeruh suasana.
“Jadi soal sebutan politisi, mohon maaf, ini jangan dipolitisasi. Kami ini sudah hancur-lebur, DPR ini dibusukkan. Jadi jangan ditambah lagi dengan pembusukan-pembusukan yang seperti ini. Saya marah betul soal ini,” katanya.
Pernyataan Irma muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan program MBG dan sejumlah laporan kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok, pengawasan dapur, serta standar kebersihan dan keamanan pangan saat ini tengah menjadi perhatian lintas sektor, termasuk legislatif.
