JAKARTA — Momentum September Hitam kembali menjadi ruang refleksi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk merawat ingatan kolektif terhadap berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus mendorong negara agar terus memperkuat komitmen terhadap demokrasi dan keadilan.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Rafly Jatilukito, Sekretaris Jenderal Basecamp Demokrasi sekaligus tokoh senior di komunitas pelajar, melalui keterangannya, Kamis (10/9).
Ia menegaskan bahwa, mengingat sejarah bukan berarti membuka kembali luka untuk menciptakan permusuhan, melainkan menjadi bagian dari upaya memastikan tragedi kemanusiaan tidak kembali terulang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perjuangan mengingat sejarah bukanlah upaya untuk membuka kembali luka demi menciptakan permusuhan, melainkan ikhtiar untuk memastikan bahwa tragedi kemanusiaan tidak kembali berulang,” ujar Rafly.
Menurut Rafly, negara perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persoalan pelanggaran HAM, membuka ruang transparansi, serta memastikan setiap proses hukum berjalan secara independen dan berkeadilan.
Keadilan bagi korban, kata dia, bukan hanya persoalan moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.
Rafly juga menilai, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi harus diwujudkan melalui keberanian negara untuk mendengar kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kebijakan.
“Kritik terhadap pemerintah, aparat, maupun institusi negara merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis selama disampaikan berdasarkan data, argumentasi, dan kepentingan publik,” katanya.
Karena itu, ia menyerukan agar seluruh pihak mengedepankan dialog, keterbukaan, dan mekanisme hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat. Pendekatan represif, menurutnya, tidak seharusnya menjadi pilihan dalam menghadapi kritik dan perbedaan pendapat.
Lebih lanjut, Rafly menyebut, September Hitam harus menjadi momentum bagi generasi muda untuk membangun kesadaran kritis terhadap perjalanan bangsa.
Ia menolak segala bentuk pengaburan sejarah, pembungkaman suara korban, maupun politisasi penderitaan manusia untuk kepentingan kelompok tertentu. Namun, perjuangan tersebut harus tetap dilakukan dalam koridor etika, hukum dan kemanusiaan.
“Kami percaya bahwa suara yang lantang tidak harus diwujudkan melalui kekerasan. Keteguhan sikap justru dapat ditunjukkan melalui argumentasi yang kuat, disiplin massa, dan aksi yang tertib,” tegasnya.
Rafly mengajak seluruh peserta aksi September Hitam untuk menjadikan momentum tersebut sebagai ruang refleksi sekaligus konsolidasi moral dalam memperjuangkan Indonesia yang lebih demokratis, adil dan menghormati HAM.
Ia menegaskan tiga hal utama yang menjadi pesan dalam momentum tersebut, yakni kebenaran harus dibuka, keadilan harus ditegakkan, dan negara harus memastikan adanya jaminan agar pelanggaran HAM tidak kembali terulang.
“Kami menyerukan kepada seluruh peserta aksi untuk menjaga perjuangan ini tetap damai, kritis, tertib, dan bermartabat. Perjuangan yang besar tidak membutuhkan kerusakan untuk membuktikan keberaniannya,” pungkas Rafly. (Red).
