DPP AMI Kritik Tajam Pemerintah Riau atas Lambannya Respons terhadap Kasus Kekerasan dan Diskriminasi di Sekolah Negeri

ALASTA NEWS

- Redaksi

Selasa, 29 Juli 2025 - 00:51 WIB

50205 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PEKANBARU — Inilah akibatnya jika H. Abdul Wahid, Gubernur Riau, menempatkan oknum-oknum yang tidak berkompeten di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang memiliki mental banci namun berlagak preman.

“Inilah akibatnya H. Abdul Wahid, Gubernur Riau, menempatkan oknum-oknum yang diduga tidak berkompeten dalam bidang pendidikan dan bahkan turut diduga memiliki mental banci berlagak preman, seperti halnya Plt Kadisdik, Sekretaris, dan Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau,” ungkap Ismail Sarlata, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI), dalam press rilisnya pada media, Senin (28/07/2025).

Kenapa demikian saya katakan, di dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) saja, hingga sampai saat ini ketiga oknum tersebut di atas (Plt Kadisdik, Sekretaris, dan Kabid SMK) tidak memiliki nyali untuk dapat dijumpai oleh LSM/Ormas dan wartawan, apalagi masyarakat Riau. Beraninya hanya menggertak dengan cara yang dilakukannya—mulai menganggarkan dirinya dekat dengan Ormas Pemuda, hingga mengganggarkan dirinya sebagai oknum mantan wartawan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ini, setelah permasalahan SPMB masih carut-marut, muncul permasalahan baru di satuan pendidikan seperti halnya di SMK Negeri 3 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Di mana oknum wali kelas dan oknum kepala sekolah diduga tidak memiliki rasa keadilan dan sosial dalam menyelesaikan permasalahan terhadap anak didiknya sendiri, sehingga SMK Negeri 3 Kota Pekanbaru diduga menunggangi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 dan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pasal 6, kembali beber Ismail Sarlata.

Permasalahan yang saat ini terjadi kepada siswa didik SMK Negeri 3 Kota Pekanbaru, hendak ke mana masyarakat hendak mengadu jika ketiga oknum tersebut di atas (Plt Kadisdik, Sekretaris, dan Kabid SMK) Dinas Pendidikan Provinsi Riau sulit untuk dijumpai? Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kabid di OPD tersebut merupakan urat nadi dan jantungnya bagi Pemerintah Riau dalam membangun SDM yang berkualitas dan menjadikan pendidikan di Provinsi Riau ini menjadi lebih baik.

Teruntuk Pak H. Abdul Wahid, Gubernur Riau, perlu Bapak ingat: Bapak bisa duduk menjadi Gubernur Riau itu karena siapa, kalau bukan masyarakat Riau? Dan kepada siapa masyarakat berkeluh kesah akan dunia pendidikan jika bukan orang-orang yang Bapak amanatkan untuk menduduki sebuah jabatan di Dinas Pendidikan Riau? Jika kepada mereka saja sulit untuk dijumpai, apa Bapak selaku Gubernur bisa dijumpai? Berita yang dimuat dan diunggah di beberapa media saja tidak mendapat respons apa pun, bahkan berita dianggap sampah. Jika pemberitaan di berbagai media dianggap sampah, siapa sampah sesungguhnya? tanya Ismail Sarlata dengan geram.

Kami, Aliansi Media Indonesia (AMI), yang peduli akan dunia pendidikan, meminta H. Abdul Wahid, Gubernur Riau, untuk langsung dapat menyelesaikan permasalahan siswa didik di SMK Negeri 3 Pekanbaru demi moral anak bangsa. Jika perlu, kami AMI siap menjumpakan siswa dan orang tua didik untuk dipertemukan langsung dengan Gubernur, agar tahu apa pokok permasalahan yang dihadapi anak didik tersebut. Agar pokok permasalahan yang sesungguhnya menjadi terang, jika perlu panggil guru dan kepala sekolahnya—kita buka kulit, nampak isinya. Kita ingin memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak Riau, agar tidak berujung kepada berhenti sekolah, yang pada akhirnya visi dan misi Gubernur Riau gagal, dan dunia pendidikan Riau di kancah nasional menjadi buruk, pinta Ismail.

Di penghujung, Ismail Sarlata menyampaikan, sampai kapan hal ini akan Gubernur biarkan? Jika sosok Gubernur anggap suara masyarakat yang disampaikan melalui media dan/atau kepada Ormas/LSM dan bahkan media tidak memiliki arti apa pun, maka jangan harap masyarakat Riau yang sudah terluka akan kembali memilih sebagai Gubernur. Ingat, jabatan Gubernur adalah sesaat yang diamanahkan Allah S.W.T. kepada yang memegangnya untuk dapat membantu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Riau. Namun, belum cukup satu tahun sebagai Gubernur Riau, hati masyarakat Riau sudah terlukai.

Sumber: DPP AMI

Berita Terkait

Tokoh Pers dan Pejabat Daerah Hadiri Rakerpus Aliansi Media Indonesia 2025 di Pekanbaru
Antisipasi Penyebaran Penyakit, Disdik Riau dan SMA Negeri Plus Terapkan Belajar Daring Sementara
Panglima Besar Pagar Negeri Bumi Riau Dukung Tindakan Tegas Polda Riau Tangkap Oknum LSM Pemeras
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan Hadiri Kebaktian Kebangunan Rohani, Serukan Persaudaraan dan Toleransi Antarumat Beragama di Bumi Melayu
Humanisasi Layanan Polri, Bidpropam Polda Riau Serahkan Bantuan dan Ajak Santri Jaga Lingkungan di Pesantren Rumbai Barat
DPRD Riau Minta Pembangunan Ulang SMA 1 Tebing Tinggi Gunakan Dana Bencana
Kecelakaan Mengerikan di Jalur Pekanbaru: Mobil Keluarga Dihantam Truk Solar, Bayi Terluka, Diduga Ada ‘Surat Damai’ Ilegal
Bakti Sosial Propam Polda Riau di Tiga Lokasi, Jadi Bukti Kepedulian Polisi Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 13:49 WIB

HUT ke-81 Republik Indonesia, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Tiga Program Transformasi Pelayanan

Kamis, 13 Agustus 2026 - 20:44 WIB

Aktivis Nasional Apresiasi Kombes Reza Chairul, Dinilai Layak Jadi Komandan Upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara

Kamis, 16 Juli 2026 - 02:35 WIB

Eric Vr: “Menolong Publik di Era Digital Adalah Menyajikan Kebenaran, Bukan Sensasi Clickbait

Rabu, 15 Juli 2026 - 11:07 WIB

Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI

Selasa, 14 Juli 2026 - 11:15 WIB

Kementerian ATR/BPN Bersama Komisi II DPR RI Bahas Penguatan Reforma Agraria dan Optimalisasi Peran Bank Tanah

Selasa, 14 Juli 2026 - 11:13 WIB

Evaluasi Semester II, Sekjen ATR/BPN Targetkan Capaian Kinerja 98% untuk Tahun 2026

Selasa, 14 Juli 2026 - 11:11 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri PKP Sepakati Program Sertipikasi Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Senin, 13 Juli 2026 - 11:19 WIB

Terima Kajian Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN Perkuat Penanganan Konflik Agraria Berbasis HAM

Berita Terbaru

error: Content is protected !!