Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menghadiri acara Tanwir I Aisyiyah yang digelar di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025). Kehadiran Kapolri di acara tersebut di sambut tepuk tangan meriah, ketika Kapolri ucapkan salam muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung isu-isu terkait perempuan dan kesetaraan gender.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Umum PP Aisyiyah Salmah Orbayinah, serta pengurus PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah lainnya. Kapolri turut didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Polri, termasuk Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo dan Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.
Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan rasa terhormat dapat menghadiri acara tersebut dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama PP Aisyiyah terkait perlindungan perempuan dan anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini merupakan kehormatan bagi kami, sekaligus kesempatan untuk memperkuat kolaborasi,” ujar Kapolri.
Kapolri menyoroti pentingnya kesetaraan gender yang telah menjadi isu global dan terus diperjuangkan. Ia mengingatkan bahwa perjuangan kesetaraan gender di Indonesia sudah dimulai sejak lama, dengan kontribusi tokoh-tokoh perempuan seperti Cut Nyak Dien, RA Kartini, dan Nyai Ahmad Dahlan.
Lebih lanjut, Kapolri menyebut bahwa Polri juga terus memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang, termasuk dalam karier kepolisian. Ia mengungkapkan adanya Perkap Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, yang membuka peluang bagi polisi wanita (Polwan) untuk berkarier di bidang operasional maupun staf.
“Saat ini, ada enam Polwan berpangkat Brigjen, dan beberapa di antaranya pernah menduduki posisi strategis, seperti Kapolda. Ke depan, kami optimistis bahwa Polwan dapat mempersiapkan diri untuk posisi tertinggi, termasuk menjadi Kapolri,” terang Kapolri.
Kapolri juga menjelaskan tentang pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO), yang sebelumnya hanya berada di tingkat subdirektorat. Dengan adanya direktorat baru ini, ia berharap penanganan kasus-kasus terkait perempuan dan anak dapat lebih optimal.
“Penanganan isu perempuan dan anak membutuhkan pendekatan khusus, dan kami percaya bahwa peran Polwan sangat penting dalam menangani hal-hal ini secara sensitif,” pungkas Kapolri. (*)
