Indra Makmu, Aceh Timur — Minggu, 22 November 2026 | Konflik agraria di Bumi Flora kembali memanas pada 19 November 2026. Ketegangan di lapangan meningkat, sementara penyelesaian di meja rapat tak kunjung menunjukkan hasil yang bisa dilihat warga.
Karena itu, Muhammad Nuraki, tokoh masyarakat Indra Makmu yang mendampingi Serikat Tani Indra Makmu (STIM), mempertanyakan kinerja Tim Bersama Ukur Ulang dan Penataan HGU yang dibentuk Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, pada Oktober lalu, dan Pansus DPRK Aceh Timur tentang HGU.
“Kami apresiasi Bupati Al-Farlaky yang sudah menyepakati pembentukan Tim Bersama untuk ukur ulang dan penataan HGU. Itu langkah yang benar. Tapi langkah yang benar itu harus dibuktikan dengan hasil yang terbuka. Kami tidak mau tim ini hanya hidup di SK dan di berita. Di lapangan, konfliknya justru semakin panas. Kalau timnya bekerja, mana buktinya? Kalau Pansusnya sudah bekerja, mana rekomendasinya?” kata Nuraki.
Nuraki mendesak Pemkab Aceh Timur untuk segera merilis ke publik SK Tim Bersama Ukur Ulang dan Penataan HGU, susunan anggotanya, jadwal kerjanya, dan hasil verifikasi lapangannya, termasuk di Bumi Flora. Sudah hampir dua bulan sejak tim itu dibentuk melalui rapat lintas sektor pada 8 Oktober 2026 dan dikuatkan dalam rapat di Aula Sekdakab pada 3 November 2026, namun warga belum pernah melihat satu pun laporan progressnya.
Nuraki juga menuntut DPRK Aceh Timur untuk segera mempublikasikan temuan dan rekomendasi Pansus tentang HGU. Pansus itu dibentuk untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, maka hasilnya juga harus kembali ke masyarakat. Jangan sampai rekomendasi Pansus hanya dibacakan di ruang paripurna, tapi tidak pernah sampai ke gampong yang berkonflik. Kalau rekomendasi Pansus tidak dibuka, publik akan menyimpulkan sendiri bahwa Pansus dan Tim Bersama itu hanya berjalan di atas kertas, sementara di lapangan warga dan perusahaan dibiarkan saling berhadapan.
Menurut Nuraki, konflik Bumi Flora bukan konflik baru. Dalam RDPU di BAM DPR RI pada 10 Juni 2026, warga sudah menyampaikan bahwa lahan itu secara historis ditempati masyarakat sebelum masuk HGU PT Bumi Flora tahun 1994, dan setelah kembali pasca konflik, mereka menghadapi kendala karena lahan itu sudah berstatus HGU. Bahkan BAM DPR RI pada 20 November 2026 kemarin mengusulkan agar dibentuk tim khusus yang melibatkan Pemprov, Pemkab, BPN, perusahaan, TNI dan Polri untuk duduk bersama mencari penyelesaian. Kalau setelah ada Tim Bersama, ada Pansus DPRK, ada usulan Tim dari BAM DPR RI, tapi di Bumi Flora pada 19 November kemarin masih juga memanas, berarti ada yang tidak beres dalam koordinasi. Jangan sampai warga yang jadi korban karena negara lambat bekerja.
Di sisi lain, Nuraki juga menyoroti lambannya tindak lanjut pengukuran ulang HGU PTPN IV Region VI di Desa Seuneubok Bayu, Kecamatan Indra Makmu. Padahal, pengukuran ulang itu sudah disepakati dalam Berita Acara Musyawarah pada 28 Juli 2026. Sudah hampir empat bulan sejak Berita Acara itu ditandatangani, namun sampai hari ini warga Seuneubok Bayu tidak tahu sudah diukur atau belum, hasilnya berapa, mana patok batasnya, dan mana peta bidangnya. Berita Acara itu bukan sekadar kertas musyawarah, itu janji negara kepada warga. Kalau janji 28 Juli saja tidak ditepati, bagaimana warga mau percaya dengan Tim Bersama yang dibentuk Oktober kemarin.
Karena itu, Nuraki mendesak BPN dan PTPN IV segera merilis hasil pengukuran ulang HGU di Seuneubok Bayu, lengkap dengan peta bidang dan luas riilnya, dan Pemkab Aceh Timur mengawal langsung tindak lanjut Berita Acara 28 Juli 2026 itu, serta menjadikannya contoh pertama bahwa Tim Bersama ini benar-benar bekerja, bukan hanya sepakat di berita. Jangan ada perpanjangan atau penerbitan HGU baru di atas lahan yang masih dalam proses pengukuran ulang dan masih berstatus sengketa.
“Kami tidak anti pemerintah. Kami mendukung Bupati Al-Farlaky dan DPRK yang sudah membentuk Tim Bersama dan Pansus. Tapi dukungan itu harus dibayar dengan transparansi. Buka rekomendasinya. Buka progressnya. Buka hasil ukur ulangnya. Kalau dibuka, warga akan percaya. Kalau ditutup, warga akan menganggap Tim Bersama dan Pansus itu hanya untuk meredam amarah warga, bukan untuk menyelesaikan konflik,” tutup Nuraki.








































