Paguyuban Demak Bintoro Minta Presiden Prabowo Prioritaskan Penanganan Rob yang Semakin Parah di Sayung

JAKARTA || Banjir rob di Demak, khususnya di wilayah Kecamatan Sayung yang sudah bertahun-tahun melanda beberapa desa, telah meresahkan masyarakat setempat. Hal ini menjadi perhatian serius PCNU Kabupaten Demak, masyarakat yang terkena dampak rob di Demak dan juga perantauan. Bahkan, pemerintah pusat melalui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo hadir langsung dalam Istighosah yang diadakan PCNU Demak, mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang membayangi kawasan pesisir Pantura di Demak, Minggu (15/6).

Tokoh masyarakat Demak di Jakarta, H. Hasan Fatoni, berharap Presiden Prabowo dan Menteri PU Dody dapat membantu menuntaskan banjir rob di Demak, khususnya di wilayah Kecamatan Sayung yang sudah bertahun-tahun melanda masyarakat setempat.

Melalui keterangan Humas Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), Senin (16/6), Hasan Fatoni yang menjabat Wakil Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat Demak. Menuturkan bahwa Paguyuban Demak Bintoro Nusantara bagian dari salah satu forum silaturahmi atau forum kerja sama yang kita harapkan menjadi penguat dengan Pemerintah Kabupaten Demak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bekerja saling kolaborasi menghasilkan satu rumusan dan kerja konkret bisa kita lihat. Tidak usah menghiraukan yang tidak penting,” jelasnya.

Pria yang juga Ketua Komtap Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk UMKM KADIN Indonesia Pusat mengatakan, mari berkomitmen dan berkontribusi memajukan Kota Demak yang maju. Kami akan wakafkan diri dengan segala waktu, tenaga, energi, dan semua yang ada untuk bagaimana Demak yang maju. “Dengan separuh waktu yang masih kita miliki, selesai aktivitas kerja, mari terus kita lakukan khidmah & kontribusikan bagi Kabupaten Demak, baik secara pribadi atau kolektif/berjamaah, dengan kapasitas kekuatan energi kita masing-masing, atas dasar kecintaan kampung kelahiran dan bersatu padu untuk saling mendukung menghibahkan waktunya bagi Demak dan sesama bagi warga Demak,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Paguyuban Demak Bintoro Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Hartomo mengungkapkan bahwasannya, banjir rob itu dikarenakan naiknya air laut ke daerah daratan. Hal ini terjadi karena wilayah daratan di wilayah pantai yang lebih rendah.

“Ada beberapa cara menyelesaikan banjir rob, yaitu di antaranya dengan mengosongkan daerah itu dan memindahkan penduduknya ke daerah yang dataran lebih tinggi. Atau dengan membuat bendungan laut (seperti negara Belanda), hanya dengan cara itu yang bisa dilakukan,” tandasnya.

Selanjutnya menurut Hartomo, perlu diperhatikan juga kualitas daerah yang kena rob. Apakah memang itu merupakan daerah yang sangat vital? Misalnya, daerah itu merupakan daerah pusat pemerintahan atau pusat industri strategis, yaitu merupakan suatu daerah yang harus kita pertahankan? “Maka solusi terbaik dibuat bendungan laut. Tetapi kalau itu merupakan daerah permukiman biasa, maka yang paling rendah cost-nya adalah pindahkan secara massal penghuninya,” pungkas mantan Kabais TNI ini.

Hal senada diungkapkan tokoh masyarakat Demak di Jakarta lainnya, Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si., bahwa rob atau air pasang memang merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pengaruh gaya gravitasi bumi dan bulan terhadap permukaan laut. Namun, ketika fenomena ini berdampak pada hilangnya sejumlah desa, terendamnya ribuan hektare tambak dan sawah, rusaknya fasilitas sosial dan fasilitas umum, tenggelamnya ribuan rumah setiap hari, serta lumpuhnya akses jalan nasional Semarang–Demak secara rutin, maka ini bukan lagi sekadar gejala alam biasa. Ini adalah bencana nasional yang nyata dan terus berlangsung.

“Kami menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam,” tandas Guru Besar Universitas Terbuka ini.

Menurutnya, sesuai dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, wajib hukumnya untuk mengambil tindakan konkret demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pemerintah harus:

1. Menetapkan Sayung sebagai kawasan terdampak bencana rob permanen yang memerlukan penanganan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

2. Menyusun dan melaksanakan rencana induk (masterplan) penanganan rob berbasis mitigasi jangka panjang dan adaptasi perubahan iklim.

3. Melindungi hak-hak warga negara yang kehilangan rumah, lahan mata pencaharian, dan akses layanan dasar akibat bencana rob yang terus terjadi.

4. Mengalokasikan anggaran khusus untuk normalisasi wilayah, relokasi yang manusiawi, dan pemulihan infrastruktur yang terdampak.

Masalah rob bukan hanya urusan teknis hidrologi atau cuaca, tetapi sudah menyangkut keadilan ekologis dan keselamatan hidup rakyat. Negara tidak boleh abai.

“Kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Demak untuk menunjukkan keberpihakan dan tanggung jawab konstitusional kepada rakyat Sayung dan wilayah sekitarnya. Lindungi rakyat. Segera bertindak. Jangan tunggu semuanya tenggelam,” pungkas Ketua Dewan Pakar & Litbang PDBN ini. (Red)