Jakarta — Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional melalui pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX. Rakernas tersebut diadakan pada 29 April hingga 1 Mei 2025 di Hotel Sultan, Jakarta.
Dengan mengusung tema “APJI sebagai Mitra Strategis dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional”, Rakernas IX menjadi forum strategis bagi para pelaku usaha jasa boga, pemerintah, dan mitra terkait. Tujuannya untuk menyatukan langkah dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh dan berdaya saing. Rakernas yang berjalan penuh antusias tersebut dihadiri oleh lebih dari 400 delegasi dari seluruh Indonesia, terdiri atas pengurus APJI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Ketua Umum APJI, Tashya Megananda Yukki kepada awak media pada Kamis (1/5/2025) mengatakan, “Melalui Rakernas ini, kami menyatukan langkah antara pelaku usaha jasa boga, pemerintah, dan mitra strategis untuk memperkuat posisi sektor ini dalam ekosistem ketahanan pangan. Jasa boga bukan sekadar penyedia makanan, tetapi juga penopang ekonomi lokal dan pelestari budaya kuliner Indonesia.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tashya Megananda Yukki juga mengatakan, salah satu kontribusi nyata APJI adalah dukungan aktif terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Bekerja sama dengan Universitas Pertahanan RI, APJI telah melatih lebih dari 500 anggota dari 17 DPD sebagai pengajar untuk calon Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Insya Allah, pada bulan Juni mendatang, APJI siap melatih 30.000 siswa/i SPPI di 17 provinsi secara serentak. Saat ini, anggota APJI telah mengoperasikan lebih dari 50 dapur makan bergizi gratis, yang dikelola dengan standar keamanan pangan ketat untuk memastikan setiap sajian bergizi, aman, dan layak konsumsi,” kata Tashya Megananda Yukki.
APJI menaungi pelaku usaha di sektor katering institusi, pendidikan, rumah sakit, industri, hingga penerbangan. Jaringan APJI juga mencakup restoran, bakery, coffee shop, produsen makanan, UMKM kuliner, serta pemasok bahan baku. Organisasi ini tersebar di 29 DPD di seluruh Indonesia, serta memiliki perwakilan di United Kingdom dan Australia. Di saat tantangan global seperti krisis iklim dan ketidakpastian pasokan pangan, sektor jasa boga tetap menjadi penggerak konsumsi domestik yang konsisten dan berkelanjutan.
Ketua Panitia Rakernas IX APJI 2025, Vanty Veronica pada kesempatan yang sama mengatakan, “Rakernas tahun ini bukan hanya agenda tahunan organisasi, tetapi merupakan panggung besar bagi APJI untuk menunjukkan kontribusi nyatanya dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia.”
Seperti dijelaskan oleh Vanty Veronica, agenda Strategis Rakernas IX APJI 2025 yaitu: Pemecahan Rekor MURI (500 ragam Sambal Kreasi Nusantara dari seluruh penjuru Indonesia), Petisi Hari Masakan Nusantara (Usulan penetapan hari nasional untuk merayakan kekayaan kuliner Indonesia). Dan juga ada agenda Talkshow Nasional (Peran Pengusaha Jasa Boga dalam Program Makan Bergizi Gratis dan Ekosistem Kuliner Berkelanjutan dengan menghadirkan Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Koperasi dan UKM, serta pelaku industri jasa boga), dan Pameran Jasa Boga Nusantara (Inovasi dan kreasi kuliner unggulan anggota APJI dari berbagai daerah).
Lebih lanjut Vanty Veronica mengatakan, APJI berdiri sejak 17 Oktober 1984 di Jakarta dengan nama Asosiasi Catering Seluruh Indonesia yang disingkat ACSI, organisasi independent ini kemudian berubah nama pada tahun 1987, menjadi APJI (Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia). Selanjutnya pada tahun 2005 Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia berubah nama menjadi Asosiasi Pengusaha Jasa boga Indonesia hingga saat ini.
Visi dari APJI adalah untuk bersatu membangun kapasitas organisasi untuk meningkatkan kapabilitas anggota APJI. APJI memiliki misi untuk meningkatkan profesionalisme dalam meningkatkan mutu produk dan mutu layanan yang memenuhi standar gizi, kesehatan, dan estetika penyajian, meningkatkan pengetahuan manajemen usaha yang terus menerus dikembangkan, dengan teknik & metode yang mutakhir guna memiliki daya saing yang tinggi, serta memperluas akses pemasaran, permodalan dan dukungan pemerintah dan stakeholder di bidang usaha jasa boga.
(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)
