Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98%

ZULKIFLI, S.KOM

- Redaksi

Rabu, 11 November 2026 - 11:28 WIB

5017 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

Siaran Pers

19/SP/XI/BH/2026

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rabu, 11 November 2026

*Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98%*

Jakarta – Realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98%. Saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B 87% dalam Lahan Baku Sawah (LBS), di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Rabu (11/11/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan angka tersebut sudah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah.

“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita _protect_ sawah barunya,” ujar Menteri Nusron.

Angka tersebut bisa tercapai berkat dukungan pemerintah daerah. Saat ini, ada 110 kabupaten/kota yang telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B; 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang; 47 kabupaten/kota sudah proses berita acara kesepakatan dengan 4 Direktorat Jenderal; 2 kabupaten/kota tengah memproses berita acara kesepakatan dengan 3 Direktorat Jenderal; dan 11 kabupaten/kota tengah memproses berita acara kesepakatan di daerah.

Meski secara nasional penetapan LP2B telah melampaui target, Menteri Nusron tak menampik jika masih terdapat tiga provinsi yang capaian LP2B-nya berada di bawah ketentuan minimal 87%. Ketiganya adalah Provinsi Riau dengan capaian 76,24%, Provinsi Banten 84,73%, dan Provinsi Papua 78,02%.

“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-_upgrade_. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelas Menteri Nusron.

Dari segi aturan dalam penataan ruang, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan. Termasuk, jika dibutuhkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B.

“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tutur Menteri Nusron.

Menko Pangan, M. Zulkifli Hasan, sebagai pimpinan rapat menerima laporan sekaligus menetapkan capaian akhir LP2B di angka 87,98%. “Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.

Dalam Rakortas ini, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono; Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar, beserta jajaran dari kementerian/lembaga terkait. Pada pertemuan ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana serta Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Budi Martono. (AR/CK)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

Berita Terkait

PW GP Al Washliyah Apresiasi Kapolda Metro Jaya Komjen. Dadang Hartanto Turun Langsung Kawal Aksi Mahasiswa: Wujud Nyata Polri Bersama Masyarakat
Subuh Keliling Digelar 20 Polsek, Ini Pesan Kapolresta Pati
Legalitas Perusahaan dan Profesionalisme Jadi Kunci, Agus Kliwir Dorong Dewan Pers Pembenahan Konstituen
Dengan Sigap Petugas Rutan Jakarta Pusat Tangkap Penyelundup Diduga Barang Terlarang jenis ETOMIDATE
Unjuk Rasa 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Lima Tuntutan Elemen Mahasiswa
Prof DR Sutan Nasomal : Di Masa Pimpinan Prabowo, Carut Marut Hukum Dibalik Banyak Pejabat Dipenjarakan Dengan Rompi Orange
Pengamat Tegaskan Percakapan Budi Arie Hanya Pengandaian: Jangan Dipelintir Jadi Agenda Politik*
HUT ke-81 Republik Indonesia, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Tiga Program Transformasi Pelayanan

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:06 WIB

PW GP Al Washliyah Apresiasi Kapolda Metro Jaya Komjen. Dadang Hartanto Turun Langsung Kawal Aksi Mahasiswa: Wujud Nyata Polri Bersama Masyarakat

Selasa, 27 Oktober 2026 - 02:08 WIB

Subuh Keliling Digelar 20 Polsek, Ini Pesan Kapolresta Pati

Selasa, 27 Oktober 2026 - 02:07 WIB

Legalitas Perusahaan dan Profesionalisme Jadi Kunci, Agus Kliwir Dorong Dewan Pers Pembenahan Konstituen

Jumat, 23 Oktober 2026 - 00:24 WIB

Dengan Sigap Petugas Rutan Jakarta Pusat Tangkap Penyelundup Diduga Barang Terlarang jenis ETOMIDATE

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:40 WIB

Unjuk Rasa 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Lima Tuntutan Elemen Mahasiswa

Kamis, 24 September 2026 - 02:04 WIB

Prof DR Sutan Nasomal : Di Masa Pimpinan Prabowo, Carut Marut Hukum Dibalik Banyak Pejabat Dipenjarakan Dengan Rompi Orange

Minggu, 30 Agustus 2026 - 22:08 WIB

Pengamat Tegaskan Percakapan Budi Arie Hanya Pengandaian: Jangan Dipelintir Jadi Agenda Politik*

Senin, 17 Agustus 2026 - 13:49 WIB

HUT ke-81 Republik Indonesia, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Tiga Program Transformasi Pelayanan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!