KUTACANE — Bupati Aceh Tenggara H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M., bersama Tim Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pusat meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis (9/10/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus memastikan penanganan pascabencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Rombongan meninjau sejumlah wilayah terdampak, meliputi Kecamatan Lawe Sigala Gala, Semadam, Lawe Bulan, dan Ketambe. Di lokasi, mereka melihat kondisi infrastruktur vital, fasilitas umum, serta permukiman warga yang terdampak bencana.
Kegiatan ini melibatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut mendampingi Bupati, Ketua Satgas PRR Aceh Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., Sekretaris Daerah Aceh Tenggara Yusrizal, S.T., M.T., Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rujiyanto Dwi Poernomo, S.H., S.I.K., CPHR., CBA, serta sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian dari upaya memetakan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama terhadap sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana. Hasil pemantauan diharapkan menjadi dasar penentuan prioritas agar pembangunan kembali dapat berjalan lebih terarah.
Realisasi Anggaran Pascabencana Baru 41,05 Persen
Di tengah upaya percepatan pemulihan, data realisasi anggaran pascabencana hidrometeorologi Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2026 menunjukkan penyerapan anggaran masih berada di angka 41,05 persen.
Berdasarkan infografis realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, total pagu anggaran tercatat sebesar Rp12,85 miliar, sedangkan realisasinya mencapai Rp5,27 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp7,58 miliar anggaran yang belum terealisasi.
Anggaran tersebut bersumber dari tiga skema pendanaan, yakni Tambahan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu), dan tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Sumber dana dengan realisasi tertinggi adalah TKD tambahan. Dari pagu Rp8,25 miliar, anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp4,18 miliar atau 50,69 persen.
Sementara itu, realisasi Bankeu tercatat sebesar Rp1,03 miliar dari pagu Rp3,5 miliar, atau sekitar 29,64 persen. Adapun tambahan DOKA baru terealisasi Rp54,93 juta dari pagu Rp1,09 miliar, dengan tingkat penyerapan sekitar 5 persen.
Angka tersebut memperlihatkan adanya perbedaan tingkat penyerapan yang cukup mencolok antarsumber pendanaan. Khusus tambahan DOKA, realisasi yang masih rendah menjadi salah satu bagian yang perlu dicermati dalam pelaksanaan anggaran pascabencana.
Meski demikian, data realisasi anggaran tidak serta-merta menggambarkan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan fisik di lapangan. Untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan pekerjaan, proses administrasi, pelaksanaan kontrak, serta kendala yang dihadapi masing-masing kegiatan.
Percepatan Pemulihan Menjadi Tantangan
Peninjauan bersama Tim PRR Pusat diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi wilayah terdampak.
Selain pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan juga berkaitan dengan kembalinya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, dan realisasi anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan efektif.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjelaskan perkembangan pelaksanaan setiap program, termasuk kendala yang menyebabkan sebagian anggaran belum terserap. Transparansi mengenai penggunaan anggaran dan kemajuan pekerjaan fisik juga penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses pemulihan berlangsung.
Di tengah kebutuhan warga untuk kembali menjalani kehidupan secara normal, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi pekerjaan yang membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Peninjauan lapangan dan evaluasi realisasi anggaran diharapkan berjalan beriringan, sehingga upaya pemulihan pascabencana di Aceh Tenggara tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga menghasilkan perbaikan nyata bagi masyarakat. (Red)
